RDP Terkait Hak Masyarakat Adat Bintuni, Lukas Iba: Kami Harap Aspirasi digubris, Jika Tidak, Ada Konsekuensi

KABARKEI.COM - BINTUNI | Terkait dengan pelantikan sejumlah jabatan struktural di jajaran pemerintah daerah kabupaten Teluk Bintuni, mendapat respon dan harapan dari masyarakat adat setempat.

Harapan tersebut tentunya lebih ke memberikan ruang dan kesempatan untuk hak masyarakat adat 7 suku di kabupaten Teluk Bintuni.

Seperti disampaikan dalam pertemuan dengar pendapat masyarakat adat, yang diselenggarakan di Kilo 4, kampung Wesiri, distrik Bintuni pada, Minggu 29 Mei 2022.

Baca Juga: Raja Famur Danar, Resmi Berikan Rekomendasi Khusus Cakades Defenitif Ohoiren Kepada Pitnong G. Rahayaan

Pertemuan dengar pendapat tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan angota DPRD kabupaten teluk bintuni Bapak Nasarius Iba S.Pd.

Pertemuan itu dihadir Lukas Iba S.IP, Yosep Ibori S.IP, Pumuda Suku Sougb Harun Airbari, Toko Adat suku Sougb Boni Dowansiba , Angota DPRD kabupaten teluk bintuni Bapak Nasarius Iba S.PD. dan sejumlah toko Suku Sougb.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Harapan yang disampaikan dalam pertemuan bersama wakil rakyat tersebut adalah meminta Bupati Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengakomodir apa yang menjadi kenginan suku Sougb.

Baca Juga: Forum Anak 7 Suku Peduli Otsus Minta Panitia Seleksi Pejabat Esallon 2,3 dan 4 Harus Selektif

Keinginan dari suku Sougb itu adalah terhadap rencana pelantikan sejumlah jabatan struktural eselon 4 dan 3 dan kepala distrik di lima distrik di kabupaten teluk bintuni

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Lukas Iba S.IP salah satu tokoh pemuda suku Sougb

"Kami meminta, agar bapak Bupati Teluk Bintuni dapat kooperatif dengan kami, dalam mengakomodir apa yang menjadi usulan dan harapan kami terkait dengan penempatan jabatan strukturan esalon 4 - 3 nantinya," Ungkapnya

Baca Juga: 5 Poin Hak Jawab Ferry Dumatubun Terkait Dengan Status Jabatannya, Simak Selengkapnya !

Selain itu, kata Lukas mewakili masyarakat adat 7 suku juga meminta agar penempatan jabatan kepala Distrik di lima Distrik juga dapat sesuai dengan permintaan.

Sebagai informasi, bahwa 5 distrik tersebut adalah, Distrik tembuni, Disrtik Tuhiba, Distrik  Bintuni, Distrik manimeri dan Distrik Dataran Beimes.

Permintaan lukas tersebut bukan tidak dengan alasan melainkan memberikan ruang dan kesempatan kepada generasi suku Sougb.

Baca Juga: Ditunjuk Sebagai Ketua Panitia Muskomcab III PK Malra, Setitit: Kamis Siap Laksanakan Sesuai Amanat

"Anak - anak Suku Sougb harus mendapat peran penting dalam menempati sejumlah jabatan struktural tersebut," bebernya

Bukan hanya itu, Lukas mewakili masyarakat adata 7 suku dalam rapat tersebut juga menegaskan bahwa apabila hak dari masyarakat adat tidak digubris oleh panitia seleksi dan Bupati Teluk Bintuni maka akan ada konsekuensinya

"Jika harapan, aspirasi dari kami masyarakat adat 7 suku tidak ditindak lanjuti, maka kami pastikan bahwa akan ada aksi besar-besaran dan pemalangan kantor,"Tegasnya

Baca Juga: Kiper Senior Shahar Ginanjar, Resmi Bernaju Borneo FC Untuk Musim Depan Liga 1 Indonesia

Selain Lukas, harapan serupa datang dari perwakilan masyarakat seperti dari Yosep Ibori yang juga mengharapkan adanya kesempatan kepada anak-anak adat 7 suku dalam penempatan posisi strategis di Pemda.

Harapan dari toko pemuda Suku Sougb Harun Airbari, yang juga memberikan masukan bahwa Bupati Teluk Bintuni yang merupakan anak adat asli 7 suku juga harus melihat potensi yang dimilik anak-anak suku untuk mengisi jabatan pada posis tersebut.

Sementara dari perwakilan tokoh adat Boni Dowansiba, juga mengharapkan agar kesetaraan dan keseimbangan posisi strategis juga dapat dilihat sebagai ajanh membuktikan potensi generasi anak suku Sougd ada anak adat 7 suku.

Baca Juga: Diperpanjang Masa Kontraknya, Kakang Rudianto Optimis Bersama Persib Bandung Raih Juara

Rapat tersebut berjalan dengan baik dan ditutup degan doa agar harapan anak 7 suku juga dapat diakomodir.***