Siap-Siap Terima BLT BBM Dari Pemerintah

KABAR KEI - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak kenaikan harga tersebut.

Untuk bantuan tersebut, dimaksudnya membantu dan meringankan serta mendukung masyarakat sehingga tetap berpenghasilan walaupun ada kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Intip Kapasitas Baterai iPhone 14 vs 13, mana Lebih Mumpuni

Disclaimer dari Pikiran-Rakyat.com tentang "Kemensos Salurkan Bansos BLT BBM Rp600.000, Jumlah Penerimanya Diungkap",

Menteri Kementerian Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, untuk menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pihaknya terus membarui Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DKTS).

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan (DTKS) setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos Tri Rismaharini pada 3 September 2022, dikutip dari Sekretariat Kabinet.

Alokasi dana BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta total keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga: Indonesia Bahas Rencana Pembuatan Kereta Cepat Dengan Prancis

PT Pos Indonesia siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT BBM yang disalurkan jumlahnya Rp600.000 yang dibagikan dalam 2 tahap.

“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujar Tri Rismaharini.

Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Baca Juga: Jadi Darurat Kesehatan, Indonesia Buat Strategi Hadapi Monkeypox

Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan [DTKS] hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,” sebutnya.

“Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,” ujarnya.*** (Sherly Enjelina/PIKIRAN RAKYAT)