Network
Sedangkan untuk sisanya, pendanaan rencananya akan diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari Produk Domestik Bruto (PDB), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga investasi dengan sektor swasta.
"Itu kurang lebih 19 sampai 20 persen berasal dari APBN dan sisanya berasal dari PDB, KPBU, murni investasi sektor swasta, BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan," ujar Jokowi.
Baca Juga: Tampil Beda Presiden Jokowi Kenakan Sarung Saat Berkemah di IKN, Bersama Sejumlah Pejabat Negara
Maka dari itu, Jokowi berharap otorita IKN melakukan langkah yang cekatan untuk mendapatkan skema pembiayaan proyek ibu kota baru tersebut.
"Kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah sehingga bisa mendapatkan scheme-scheme pendanaan dari berbagai scheme yang ada," tuturnya.
Perihal pendanaan pemindahan ibu kota negara diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Baca Juga: Diduga Teroris, Densus 88 Tangkap Seorang ASN di Tanggerang Banten
UU tersebut telah disepakati oleh Panitia Khusus (Pansus) UU IKN, dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu.
Sedangkan penyusunan rencana kerja dan anggaran IKN akan diatur dalam peraturan pemerintah.( Elfrida Chania S /Pikiran-rakyat.com)***
Artikel Rekomendasi