Network
KABARKEI.COM – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Pemerintah RI jaman Presiden Joko Widodo kini sudah mulai dijalankan.
Setelah proses persiapan yang begitu panjang, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dapat berpropses.
Namun ternyata sebelumnya proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat jaman Jokowi sekarang, ternyata pemindahan IKN sudah direncanakan pada jaman presiden Soekarno dan Soeharto.
Tapi pada jaman ke-dua Presiden terdahulu itu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak pernah ada proses berkelanjutan dikarena berbagai polemik pada jamanya.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi saat dalam serangkaian agenda menandai awal dari proyek pembangunan IKN Jokowi menjelaskan, bahwa gagasan dan kajian untuk memindahkan IKN sebenarnya sudah bergulir sejak lama.
"Ini kan sebetulnya sudah dari proses yang panjang. Gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah diputuskan oleh Bung Soekarno, kira-kira di tahun 1957," katanya dikutip dari Kabarkei.com dari Pikiran-Rakyat.com melansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Maret 2022.
Baca Juga: Tampil Beda Presiden Jokowi Kenakan Sarung Saat Berkemah di IKN, Bersama Sejumlah Pejabat Negara
Disclaimer artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul “Jokowi Soroti Kegagalan Soekarno dan Soeharto Memindahkan IKN”
Namun, pada era Soekarno, gagasan itu gagal terealisasi karena adanya pergolakan. "Tapi karena pergolakan, mundur-mundur akhirnya enggak jadi," ucap Jokowi.
Hal serupa terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, rencana perpindahan IKN gagal terwujud karena adanya peristiwa Reformasi tahun 1998.
"Saat Presiden Soeharto juga sama, ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi juga tidak jadi, karena ada peristiwa '98," tutur Jokowi.
Baca Juga: Terkait IKN Nusantara, Jokowi: Pemindahan ini Untuk Pemerataan dan Keadilan
Begitu pula dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat melakukan kajian terkait perpindahan IKN. "Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," kata Jokowi.
Tiba giliran Jokowi mencoba untuk merealisasikan gagasan perpindahan IKN. Jokowi mengaku sudah menyiapkannya sejak tahun 2014.
"Dan di (tahun) 2014, saya memerintahkan saat itu pada Menteri Bappenas untuk coba membuka dan memulai kajian lagi," ujarnya.
Baca Juga: Diduga Teroris, Densus 88 Tangkap Seorang ASN di Tanggerang Banten
Adapun pemilihan Penajam Paser Utara sebagai IKN dilatarbelakangi oleh lokasinya yang berada di titik tengah.
"Sehingga dari beberapa lokasi, diciutkan menjadi 3, kemudian diputuskan di Kalimantan Timur, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena memang ini titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan," katanya.
Selain ketersediaan lahan, lokasi tersebut dipilih guna mendorong pemerataan pembangunan dan menghilangkan persepsi bahwa pembangunan terpusat di Pulau Jawa.
"Tapi juga karena banyak juga alasan, karena sudah tersedianya lahan yang ada di sini, tetapi yang paling penting adalah pemindahan ini untuk pemerataan dan keadilan," sebut Jokowi.
"156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa padahal kita punya 17 ribu pulau," sebut Jokowi lagi.( Elfrida Chania S/ Pikiran-rakyat.com)***
Artikel Rekomendasi