KABARKEI.COM – Pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Propinsi Kalimanatan Timur semakin dikembangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka tindak lanjut menciptakan pemerataan dan keadilan.
Untuk diketahui pembangunan IKN tahap 1 direncanakn akan dilakukan pada tahun 2022 ini.
Sedangkan terkait dengang pemindahan satatus ibu kota dari DKI Jakarta kei INK Nusantara direncanakan akan ditetapkan pada semester pertama tahun 2024.
Baca Juga: Diduga Teroris, Densus 88 Tangkap Seorang ASN di Tanggerang Banten
Terkait pemindahan IKN tersebut kata Jokowi bertujuan untuk pemerataan pembangunan sekaligus menghilangkan persepsi bahwa pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Yang paling penting adalah pemindahan ini untuk pemerataan dan keadilan," katanya dikutip Kabarkei.com dari Pikiran-Rakyat.com melansir kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Maret 2022.
Disclaimer artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Jokowi Yakin IKN Nusantara Jadi Magnet Ekonomi Baru, Beban Pulau Jawa Sudah Berat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Ucapan Selamat Kepada Presiden Korea Selatan Baru
Persebaran penduduk saat ini dinilai Jokowi masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya pemerataan perlu dilakukan.
"156 juta populasi Indonesia ada di pulau Jawa padahal kita punya 17 ribu pulau," tutur dia.
Diungkapkan Jokowi, kegiatan ekonomi juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. "PDB ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta," ujarnya.
Baca Juga: Kiper Timnas U-19, Erlangga Setyo Optimis Menang Kontra Uji Coba Korea Selatan U-19
Jokowi memaparkan, perlu ada magnet ekonomi baru selain Pulau Jawa dan DKI Jakarta untuk pemerataan pembangunan di seluruh negeri.
"Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu (pulau) itu menuju ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa dan Jakarta tidak semakin berat," tuturnya.
Di sisi lain, gagasan pemindahan IKN sebenarnya sudah mencuat sejak era Soeharto, namun baru dieksekusi pada masa kepemimpinannya.
"Di 2014, saya memerintahkan saat itu pada Menteri Bappenas untuk coba membuka dan memulai kajian lagi sehingga dari beberapa lokasi, kemudian diciutkan menjadi tiga," katanya.
Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya diputuskan Penajem Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai IKN baru.
"Kemudian diputuskan di Kalimantan Timur, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena memang ini titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan," tutur dia.
Baca Juga: Peduli Anggotanya, Kapolda Metro Jaya Jenguk dan Berikan Motivasi Kepada AKBP Ferikson Tampubolon
Selain persoalan titik tengah, tersedianya lahan yang luas di Penajam Paser Utara memungkinkan pembangunan infrastruktur baru. "Tapi juga karena banyak juga alasan, karena sudah tersedianya lahan yang ada di sini," sebut Jokowi.***(Elfrida Chania S /Pikiran-Rakyat.com)